in ,

Sejarah Hari Tani yang Jatuh di Tanggal 24 September

Semoga pertanian Indonesia semakin maju

Hari Tani Nasional
foto: pexels

Ngobrolin.id — Tanggal 24 September lalu menjadi hari peringatan Hari Tani Nasional untuk para petani di Indonesia. Penetapan Hari Tani sudah tertuang di dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia (Kepres RI) No. 169 tahun 1963.

Petani merupakan peran vital yang sangat memengaruhi kondisi persediaan pangan di Indonesia. Di tengah pandemi, petani terus bekerja agar tetap menghasilkan bahan pangan yang bisa dikonsumsi oleh masyarakat. Apalagi, masyarakat membutuhkan berbagai asupan yang bernutrisi untuk meningkatkan daya tahan tubuh.

Pada saat pandemi, kondisi pertanian di Indonesia terbilang mampu bertahan di saat sektor-sektor lain mengalami penurunan yang signifikan.

Tanggal 24 September dipilih sebagai Hari Tani karena bertepatan dengan tanggal disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tetang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA 1960).

UUPA 1960 merupakan bentuk semangat dan menjadi dasar untuk upaya perombak struktur agraria di Indonesia yang timpang dan sangat sarat akan kepentingan beberapa golongan akibat warisan masa kolonial.

Setelah merdeka dari Belanda, Indonesia terus berupaya menciptakan UU Agraria yang baru untuk mengganti UU Agraria kolonial. Pada saat ibu kota Indonesia masih berada di Yogyakarta, pemerintah membentuk Panitia Agraria Yogya pada 1948.

Setelah beberapa tahun Panitia Agraria Yogya tersebut dibentuk, nyatanya banyak program yang dicanangkan banyak mengalami masalah dan hambatan. Salah satu penyebabnya adalah gejolak politik.

Akhirnya, pada 1951, Panitia Agraria Yogya berubah menjadi Agraria Jakarta dan ibu kota Indonesia sudah berpindah kembali ke Jakarta. Perubahan masih terus terjadi, seperti menjadi Panitia Soewahjo (1955), Panitia Negara Urusan Agraria (1956), Rancangan Soenarjo (1958), dan akhirnya menjadi Rancangan Sadjarwo pada 1960.

Pada 1960, Undang-Undang Pokok Agraria akhirnya diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR) di bawah kepemimpinan Haji Zainul Arifin.

UUPA merupakan kebijakan hukum yang mengarah pada bidang agraria untuk mengurus dan membagi tanah serta sumber daya alam lainnya demi kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Dasar hukum agraria Indonesia sudah tercantum di dalam teks asli UUD 1945 dalam Pasal 33 ayat 3 yang berbunyi:

Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Setelah beberapa puluh tahun berlalu, kini agraria di Indonesia memasuki periode baru, yaitu di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

surat cerai soekarno

Surat Cerai Soekarno dan Inggit Ganarsih Mau Dijual, Begini Faktanya

media sosial

Hati-hati, Jangan Unggah Hal-hal Ini di Media Sosial!